Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2017 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Elektronik Pajak Penghasilan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

lampiran

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 11/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

 

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud.

Baca Peraturan Selengkapnya disini

*sumber dari pajak.go.id

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-14/PJ/2017

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-14/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembetulan Atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak, dengan ini kami sampaikan peraturan dimaksud

Baca Peraturan Selengkapnya disini 

*sumber dari pajak.go.id