Pedagang Online Bersiap Kena Pajak, Presiden resmi terbitkan PP No 80 Tahun 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Perarturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

PMSE yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Mulai dari pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah Republik Indonesia.
Dalam pasal 7 PP Nomor 80/2019 tertulis setiap PMSE asal luar negeri wajib menujuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum NKRI yang dapat bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha yang dimaksud.

Artinya, para e-commerce asal luar negeri wajib hukumnya untuk memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipergunakan subjek pajak luar negeri.



Untuk lebih lengkapnya, peraturan dapat didownload disini

Rombak Tax Allowance, Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah No 78/2019

Tax Allowance jadi angin segar bagi sektor usaha dan investasi, pasalnya dalam PP No. 78/2019 Pasal 3 Ayat (1) mengatur ketentuan kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun. PP ini mempermudah mekanisme pemberian insentif dan memperjelas mekanisme teknis melalui online single submission (OSS)

Dalam aturan ini, Jokowi memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria, selain itu berikut fasilitas untuk PPh :

1. Penyusutan aktiva berwujud dan tidak berwujud dipercepat
2. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada WP Luar Negeri selain BUT di Indonesia menjadi 10% atau tarif lebih rendah menurut P3B yg berlaku
3. Kompensasi rugi fiskal yg lebih lama, sekarang max 5 tahun, dapat ditambah menjadi max 10 tahu

Pemanfaatan fasilitas berlaku pada saat :

1. Mulai berproduksi
2. Telah diterbitkan keputusan fasilitas perpajakan yang akan diterima WP
3. Diberikan untuk usaha tertentu/daerah tertentu

Beberapa Bidang Usaha Baru Baru yang Bisa Memanfaatkan Fasilitas Diskon Pajak (Tax Allowance) hingga 30%
 
Untuk selengkapnya, peraturan dapat di lihat disini

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-692/PJ/2019

Sehubungan pada tanggal 20 November 2019 telah terjadi gangguan aplikasi sesuai dengan Berita Acara Gangguan Aplikasi e-Filing DJP Online Nomor BA-04/PJ.12/2019 tanggal 20 November 2019, yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu (e-Filing), sehingga perlu diberikan kebijakan untuk mengecualikan pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Oktober 2019, maka dengan ini Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan masa Pajak Pengahasilan yang Jatuh Tempo pada Tanggal 20 November 2019.



Untuk peraturan lebih lanjut, dapat dibaca disini

PERUBAHAN TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN
ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l l/PMK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Intemasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95)

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besamya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Pengenaan Tarif Preferensi dilaksanakan dalam skema:

1. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA); 
2. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA);
3.  ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA); 
4. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA); 
5. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA); 
6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA); 
7. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA); 
8. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP); 
9. Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories; dan 
10. Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)

Keterangan lebih lanjut dapat di unduh disini

Sanksi Administrasi di Bidang Kepabean dapat di unduh disini

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.32/PMK.010/2019

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32/PMK.010/2019

TENTANG 

BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

Menetapkan bahwa : 

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Ekspor Jasa
    Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan
    tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan
    Pajak.

3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) adalah 0% (nol persen).

4 Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

   adalah Penggantian.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat disini

PENUNJUKAN BEBERAPA E-COMMERCE SEBAGAI LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu ditunjuk lembaga persepsi lainnya yang melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik. Lembaga yang dapat ditunjuk sebagai lembaga persepsi lainnya harus memenuhi persyaratan lulus User Acceptance Test (UAT) yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat, berdasarkan hasil pelaksanaan UAT, beberapa e-commerce ini telah dinyatakan lulus dan siap untuk melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Berikut untuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-170/PB/2019 tentang Penunjukan PT Tokopedia disini
Berikut untuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-170/PB/2019 tentang Penunjukan PT Bukalapak.com disini

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah


PERUBAHAN KEDUA - WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU - PAJAK PENGHASILAN
Status : Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015
          : Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015

Peraturan dapat didownload disini

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.010/2019

Sehubungan dengan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

*Lampiran

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN

Peraturan dapat didownload disini

PERATURAN MA NO. 7 TAHUN 2018

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 

NO. 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Menetapkan :

I.     Ketentuan Umum

II.    Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak

III.   Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan

        (Pasal 3) 1. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan 

                           Pajak dengan diantar langsung.

                       2. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan 1(Satu) kali ke Mahkamah Agung melalui

                           Pengadilan Pajak.

         (Pasal 6) 4. Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 

                            bulan sejak putusan dikirim.

selanjutnya dapat dibaca disini

KEP-486/PJ/2019 KEBIJAKAN ATAS PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR KEP-486/PJ/2019

tentang

KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP PENYETORAN ATAS PEMOTONGAN

ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO 

PADA TANGGAL 10 JUNI 2019

Menetapkan bahwa : Keputusan direktur jenderal pajak tentang kebijakan perpajakan terhadap penyetoran

                                 atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang jatuh tempo pada tanggal 

                                 10 Juni 2019.

                                 1. Terhadap keterlambatan penyetoran pajak untuk masa pajak Mei 2019 atas :

                                     a. pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4(2),pasal 15,pasal 21, pasal 23, pasal 26

                                     b. pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh 

                                         Wajib Pajak Badan tertentu , yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019 sampai 

                                          dengan 12 Juni 2019 diberikan penghapusan sanksi administrasi

Selanjutnya dapat dilihat disini