KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini diharapkan dapat membantu dalam mencari pasal pasal dalam kitab ini.
silakan klik di sini untuk download file

Menkeu: Tahun ini fokus kejar setoran pajak orang pribadi

Menkeu: Tahun Ini Fokus Kejar Setoran Pajak Orang Pribadi

Maikel Jefriando - detikfinance

Rabu, 17/02/2016 19:00 WIB

Jakarta -Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan fokus penerimaan pajak pada 2016 adalah wajib pajak orang pribadi. Demikianlah diungkapkan Bambang saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/2/2016).

"Mungkin nanti bapak ibu bukan terima keluhan dari perusahaan, tapi dari saudara, tetangga dan teman-teman yang kami harus lakukan penegakan," tegasnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, target pajak yang dipatok adalah Rp 1.360,2 triliun. Salah satu langkah ekstensifikasi untuk mengejar target tersebut adalah penegakan hukum untuk wajib pajak.

"Memang fokus kita adalah ini sebagai tahun penegakan hukum," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan potensi wajib pajak orang pribadi masih sangat besar. Selama ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terlalu terfokus pada penerimaan pajak dari wajib pajak badan atau perusahaan.

Mungkin tidak salah, karena memang perusahaan menyumbang penerimaan pajak yang cukup besar. Khususnya, yang berasal dari pertambangan dan perkebunan. 

Sayangnya, upaya tersebut justru mengabaikan wajib pajak orang pribadi.

"Karena terlalu fokus pada wajib pajak badan maka wajib pajak orang pribadi terlupakan," pungkasnya.

(mkl/hns) 

Rencana tax amnesty siap dibahas di DPR

Rancangan Tax Amnesty Sudah Matang, Pemerintah Siap Bahas di DPR
Kamis, 04/02/2016

Jakarta -Pemerintah sudah mematangkan rencana mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Tarif tebusan yang dikenakan kepada wajib pajak atas kebijakan tersebut juga sudah ditentukan oleh pemerintah.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan. tarif yang berlaku nantinya dibedakan. Untuk WP yang melakukan repatriasi atau membawa modalnya ke dalam negeri maka dikenakan tarif 1-3%  terhadap selisih nilai harta bersih. Sedangkan untuk dalam negeri dikenakan 2-6%.

"Sudah final. Tarif tebusan 2-4-6% dan 1-2-3% kalau dia mau merepatriasi," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Kebijakan ini akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pengenaan tarif diatur berdasarkan waktu pengajuan. Untuk 1% adalah pada kuartal I sejak pemberlakukan, 2% untuk kuartal II, dan enam bulan terakhir sebesar 3%.

Untuk repratriasi, beberapa instrumen nantinya akan disiapkan. Di antaranya adalah obligasi pemerintah maupun deposito perbankan. Namun pilihannya dikembalikan lagi kepada wajib pajak.

"Kita pokoknya sediakan instrumennya, nanti terserah yang repatriasi mereka mau taruh di mana yang penting pilihan mereka tadi,"  terang Bambang.

Draft Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty sudah rampung dan segera di bawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas. Diharapkan selesai dalam waktu dekat. "Ya nanti segera, dalam hitungan hari lah Insya Allah," pungkasnya.

TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-47/PJ/2010
Tanggal 22 Oktober 2010

TATA CARA PERSIAPAN PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH

klik disini untuk download file

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 155/KMK.03/2001 TANGGAL 2 April 2001 

TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

klik di sini untuk download file